Search This Blog

Loading...

Tuesday, February 16, 2016

Di Bawah Kuasa Kenangan


Damhuri Muhammad

 (versi cetak dari artikel ini tersiar di harian Kompas, Sabtu, 13 Februari 2016)


Jalan telah dipindah orang datang. Timbangan sudah diganti orang dagang. Begitu dalil yang kerap diulang-ulang saat kita berhadapan dengan realitas baru yang mengecewakan. Lalu, kita melesat jauh ke masa silam. Masa-masa gemilang, bergelimang kemajuan, atau semacam era The Golden Age dalam konsep historiografi modern. Akibatnya, fakta-fakta kasat mata hari ini adalah kemunduruan, bobrok, dan dekaden. Masa lalu adalah kecemerlangan, keberlimpahan, kemakmuran. Itu sebabnya ia dikenang, dikonservasi dengan tugu, prasasti, dan tak lupa dicatat dalam buku sejarah, hingga menjadi teladan bagi generasi masa kini.
            Tabiat ganjil itu juga mudah ditemukan dalam upacara-upacara pemakaman. Rumah duka riuh oleh lalu-lalang sanjungan guna mengenang budi-baik almarhum. Bila jenazah adalah seorang birokrat, maka semasa hidup ia pasti birokrat yang melayani, ramah, dan dermawan. Bila jenazah seorang jenderal, ia jenderal berhati lembut, tulus pengabdian, dan pundaknya penuh tanda jasa. Bila jenazah adalah preman, atau sebut saja centeng pasar Ciledug, tentu ia preman baik hati--meski sering keluar-masuk penjara--sayang anak-istri, dan gemar membela orang-orang kecil. Adalah tabu menyebut aib almarhum dalam peristiwa berkabung. Tak sopan menggunjingkan kejahatannya di masa lalu. Singkatnya, siapapun yang telah meninggal dunia, pasti memiliki sisi terpuji dalam hidupnya, dan itu tema penting yang patut dibincangkan saat ia diantarkan menuju pembaringan penghabisan.
Demikian pula ternyata corak kenangan kita pada realitas masa silam, terutama saat kita kecewa pada kenyataan masa kini. Maka, berhamburanlah rupa-rupa pengharapan terhadap kejayaan masa lalu. Pada 2012 lalu, seorang seniman mengungkapkan kerinduannya pada pemimpin seperti Adolf Hitler (1889-1945)--sebagaimana dikutip www.rollingstones.com.  Meski ada sisi negatifnya, Hitler membangkitkan semangat nasionalisme yang begitu besar. Kita belum punya pemimpin seperti itu, yang ada malah klemar-klemer. Demikian seniman itu berdalih. Ada pula pemikir yang membela etika Machiavelisme sebagai paham yang patut dipertimbangkan, terutama bagi iklim politik yang bobrok di masa kini. Bukankah beberapa tahun saja selepas tumbangnya kedigdayaan Orde Baru, kita kembali melihat poster berisi foto Soeharto dengan slogan Piye kabare? Enak Jamanku Toh?
Penulis catatan perjalanan, Agustinus Wibowo, dalam bukunya Garis Batas (2011), mengisahkan tentang Khurseda, laki-laki Tajikistan yang kecewa terhadap hidup yang kian payah, justru setelah lepas dari kuasa Uni Soviet. Putra sulungnya menganggur di usia 35 tahun. Anaknya yang lain bekerja sebagai pilot di Dushanbe dengan gaji tak lebih dari 40 Somoni (15 dolar), lalu kemudian hijrah ke Moskow sebagai pekerja kasar. Di titik kemelaratan yang tak terselamatkan itulah Khurseda kemudian merindukan Uni Soviet. Masa itu, semua berjalan normal dan teratur. Semua orang tak perlu pusing memikirkan uang, semua orang bekerja, dan terjamin hidupnya. 


            Inilah kuasa kenangan yang membuat kita terbuai oleh glorifikasi, hasrat untuk mengenang yang indah dan elok, nun di masa silam. Bila kita kecewa lantaran kebijakan politik pemimpin masa kini bersimpang jalan dengan janji-janjinya di musim Pemilu, alih-alih mengubah situasinya, kita malah melarikan diri, bernostalgia dengan romantisme era Soekarno, misalnya. Oleh karena ada yang menganggap gagasan Trisakti dan program Nawacita tak berjalan, lalu bangkit lagi ide tentang Pembangunan Semesta Berencana, kembali ke GBHN, sehingga Presiden kembali menjadi mandataris MPR. “Kenapa tidak sekalian kembali ke era Manipol-USDEK?” kata peneliti Daniel Hutagalung, dalam sebuah obrolan ringan di komunitas buku “Halaman Muka” (UI-Depok). Sinisme itu mungkin hanya guyonan, tapi dapat berakibat pada pemahaman bahwa kenangan terhadap kegemilangan masa lalu tidaklah sejernih fakta-fakta pada masa itu. Kita gandrung mengenang yang indah dan nostalgik belaka, tapi abai pada ekonomi yang payah lantaran inflasi tak terkendali di masa Orde Lama, misalnya. Kita mungkin juga lupa pada perseteruan yang tak sudah-sudah di panggung politik, hingga berakibat pada krisis ekonomi yang  berbahaya.
Filsuf Perancis Paul Ricouer (1913-2005) menegaskan bahwa ingatan kolektif, apapun bentuknya, tak pernah lepas dari distorsi. Bridget Fowler (2007) dalam The Obituary as Collective Memory--sebagaimana dicatat oleh Reza AA Watimena (2012)--mencontohkan gagasan Ricouer, misalnya ingatan masyarakat tertentu terhadap salah satu tokoh di masa lalu. Setiap pahlawan  selalu digambarkan secara agung, berlebihan, seolah tiada cacat. Bagi Ricouer, karena corak setiap ingatan selalu distortif, ia tidak dapat mencerminkan sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Kenangan bukanlah kebenaran--apalagi pembenaran--melainkan kesadaran palsu yang dalam stadium kekecewaan tertentu, mungkin dapat memberikan kebahagiaan semu.
Sastrawan muda, Sungging Raga, dalam buku terkininya Reruntuhan Musim Dingin (2016) menyindir para pemuja kejayaan masa silam dalam cerpen Kompor Kenangan. Tentang perempuan yang tergila-gila pada kompor gas, setelah ia bercerai dengan suaminya. Ia tak butuh rumah dan segala jenis harta gono-gini, karena yang berharga baginya hanya kompor buatan Jerman, pembelian bersama saat cinta mereka masih menyala itu. Mantan suaminya harus membeli kompor baru untuk menghuni dapur kesendiriannya. Beberapa tahun kemudian, saat ia bosan dengan kompor itu, lalu mengembalikannya secara cuma-cuma pada pemilik toko, lelaki itu terperangah. Sebelum ia mengembalikan kompornya, pemilik toko berkabar, ada seorang perempuan yang juga mengembalikan kompor ke tokonya. Itulah kompor buatan Jerman. Kompor paling romantis di dapur masa lalu. Kini si perempuan telah mengganti kompor kenangan itu dengan kompor baru buatan Inggris, pembelian suami barunya.
Begitulah rapuhnya hubungan kita dengan nostalgia. Kerinduan pada kebahagiaan masa silam gampang berubah haluan. Di era Presiden SBY, kita mendambakan swasembada pangan era Soeharto. Di masa Presiden Jokowi, kita merindukan Trisakti, basis ideologi pembangunan era Soekarno. Begitu seterusnya, hingga riwayat kita karam dalam arus glorifikasi dan utopia yang tiada berujung. Tak ada ayat konstitusi yang melarang orang merawat kenangan. Tapi, buku-buku sejarah dapat menjinakkan kuasanya. Sejarah ditulis untuk menjernihkan, bukan untuk mendulang sanjungan pada kejayaan yang sudah lapuk, hingga kita dapat menakar dan menimbang, mana kenangan yang layak jadi pegangan, mana yang patut dibiarkan sebagai fosil yang tak perlu dinamai, apalagi diberhalakan…

Wednesday, January 27, 2016

Terorisme dan Bunuh Diri Ganda

-->
 
-->
Damhuri Muhammad

 
-->

(versi cetak kolom ini tersiar di majalah Esquire Indonesia, edisi Januari 2016)




Luka yang menganga di Paris, selepas peristiwa berdarah 14 November 2015, adalah luka yang perih bagi seluruh umat manusia. Ratusan orang tak berdosa tewas di gedung teater Bataclan, saat menyaksikan aksi panggung band rock asal California (AS), The Eagles of Death Metal. Penonton panik, lalu berhamburan mencari perlindungan, lantaran digasak tembakan membabibuta. The Guardian (14/11/15) melaporkan, 89 orang tewas di sana. Nick Alexander, merchandis manager TEODM, salah satu korban tewas malam itu. "Ia berdarah karena tak ingin orang lain tersakiti," ungkap Jesse Hughes, vokalis TEODM sambil bercucuran airmata.
Darah juga tertumpah di Stade de France, stadion sepakbola kebanggaan Perancis, saat laga persahabatan Perancis-Jerman berlangsung, dan presiden Francois Hollande yang berada di lokasi segera diamankan. Dari enam lokasi penembakan (disertai penyanderaan), dan ledakan akibat bom bunuh diri, 129 orang tewas, 89 di antaranya di teater Bataclan, 352 orang lainnya cedera, termasuk 99 yang luka serius. The Telegraph (14/11/15) menulis, serangan itu aksi paling mematikan di Perancis sejak Perang Dunia II, dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid 2004.
            Beberapa hari selepas itu, media-media internasional penuh sesak oleh kosakata Terorisme, ISIS--yang mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab--serta Perang atas Terorisme. Kemarahan yang sedemikian murka itu kembali mengingatkan kita pada maklumat George W Bush, selepas malapetaka 9/11 (2001). Ini bukan perang bangsa Amerika. Apa yang terguncang bukan hanya kebebasan Amerika. Ini perang dunia. Ini perang peradaban.
            Tapi, bagaimana cara memerangi terorisme? Ia bagai makhluk tanpa tubuh. Bila disebut musuh, ia musuh-musuh tak berteritori, laksana jiwa-jiwa yang bergentayangan, di mana-mana. Meski banyak yang mati, itu hanya mati-raga, bukan mati-sukma. Terorisme tak akan bisa mati, lebih-lebih sejak kosakata “terorisme” itu sendiri dilahirkan, atau lebih tepatnya; diciptakan. Para filsuf mengamsalkannya seperti unslaying hydra, hewan imajiner dalam mitologi Yunani, yang tak bisa mati. Dalam khazanah cerita wayang Jawa, ia seperti Candabirawa, raksasa sakti, jimat raden Narasoma, yang patah tumbuh, hilang berganti.




Perancis, sesungguhnya tak berjarak dengan terma “teror.” Adalah Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), politisi Perancis sendiri, yang pertamakali menggunakan kata itu. Proudhon mendeklarasikan diri sebagai anarkhis tulen, penganut anarkhisme yang bercokol di era Revolusi Perancis. Penganut anarkhisme Rusia, Mikhail Bakunin (1814-1876)--sebagaimana dicatat  Teguh Wahyu Utomo--menetapkan langkah-langkah penting dalam usaha menghancurkan struktur sosial, di antaranya;  bunuh mereka yang paling cerdas; culik orang kaya dan orang berkuasa; susupi para politisi (untuk menjatuhkan mereka); bantu penjahat (untuk membingungkan masyarakat tentang hukuman dan keadilan); bela mereka yang membuat pernyataan berani dan berbahaya; dan matangkan para pendukung kehancuran sistem sosial. Sejak 1875 hingga 1912, kaum anarkhis membunuh, atau berusaha membunuh para pemimpin puncak di sembilan negara--termasuk Presiden AS, William McKinley, pada 1901. Di era 1970-an, Brigade Merah berhasil menghabisi PM Italia, Aldo Moro. Kelompok teroris abad 20 antara lain, Tentara Merah di Jepang, Baader-Meinhof di Jerman, Weatherman di AS, gerakan Zapatista di Meksiko, hingga Al Fatah yang melawan Israel di Palestina.
Bagi filsuf Antonio Negri (2004), terorisme adalah konsep politik. Ia merujuk pada tiga fenomena utama; pembangkangan pada pemerintahan yang sah, aksentuasi kekerasan politik oleh negara terhadap warganya, dan penggunaan kekuatan yang menyalahi rules of engagement, misalnya penyerangan terhadap warga sipil. Dengan begitu, pijakan utama dari terorisme adalah politik. Bukan agama, sebagaimana yang disangka selama ini. Pemikir muslim, Bassam Tibi (1988), menegaskan bahwa fundamentalisme yang melahirkan terorisme adalah sebuah ideologi politik, bukan agama Islam. Fundamentalisme adalah ketaatan pada keyakinan dengan cara pandang politis. Membedakan antara Islam sebagai keimanan dengan ideologi politik Islam sebagai fundamentalisme agama, sangat penting,  untuk menyangkal klaim para teroris sebagai representasi Islam.
Itu sebabnya, filsuf Slavoj Zizek, dalam Robespierre: Virtue and Terror (2007)--sebagaimana dikutip Zen R.S (2015)--tak bisa membuat jarak antara politik dengan kekerasan. Robespierre yang menjadi pusat kajian Zizek dalam buku itu, adalah pemimpin kelompok teroris Jacobin, yang mengambil-alih Perancis pasca revolusi 1789. Mereka menghancurkan Bastille dan melengserkan Louis XVI. Lalu muncullah “rezim teror” yang dipimpin Robespierre dengan para kaki-tangan yang sangat ganas. Siapapun yang kontra-revolusioner mereka habisi. 20 ribuan nyawa melayang di masa kepemimpinan Robespierre. Termasuk Raja Louis XVI dan Ratu Antoinette (Zen RS,  2015).
Filsuf Perancis Jacques Derrida (1930-2004) membaca retorika “terorisme” dan “perang atas terorisme” dengan logika “oto-imunitas” (auto-immunity), yang berkesimpulan bahwa, keduanya sama-sama bermasalah, dan pada tingkat yang paling nyata, sama jahatnya. Subyek teroris yang terus melakukan perlawanan--tapi pada saat itu pula menyudahi  hidupnya dengan bom bunuh diri--sama bermasalahnya dengan kedigdayaan adikuasa AS dan sekutu Eropanya, yang mendabik dada hendak membasmi terorisme, termasuk negara-negara yang dituding melindunginya (Irak, Afghanistan, atau Palestina). AS dan sekutunya, tak pelak lagi, kemudian menjadi penyebab dari kejahatan yang hendak diberantasnya. “Begitu seterusnya, sampai tak berkesudahan,” kata Derrida, dalam sebuah wawancara dengan Giovanna Borradori pasca peristiwa 9/11. Hasil wawancara itu dibukukan dalam Philosophy In a Time of Terror (2003).
Pelaku teror adalah personalitas yang terbelah. Ia berdoa bagi terciptanya dunia baru yang bebas dari penindasan dan hegemoni, tapi kemudian ia menghancurkan dirinya sendiri, bersama korban-korban yang dikehendakinya. Setali tiga uang dengan negara adikuasa yang melatih dan mempersenjatai kelompok mujahidin Afghanistan guna melawan invasi Soviet. Setelah Perang Dingin usai dan AS ternobat sebagai jawara, kelompok terlatih itu berbalik menyerang tuannya. Bagai petaka membesarkan seekor anak singa. Setelah besar, ia memangsai orang yang telah menghidupinya.  
Inilah bunuh diri ganda. Baik terma “terorisme” maupun “perang atas terorisme” sama-sama mengandung cita-cita mulia mewujudkan tata dunia baru dengan basis ideologi yang saling berpunggungan, tapi pada saat bersamaan, keduanya sama-sama bunuh diri. Lingkaran setan tak berkesudahan. Celakanya, dua terma besar ini telah menjadi kata kunci, bahkan “berhala” dalam arus pemberitaan yang tak terbendung di media-media abad mutakhir ini. Terorisme, seperti disinyalir Magnis Suseno (2009), bukan kata yang konsisten. Dua pemimpin kelompok teroris Yahudi, Yitzhak Shamir dan Manachem Begin, berhasil menduduki kursi PM Israel. Sebelum itu, keduanya tercatat sebagai pemimpin “Palmach” (1940) dan “Irgun” (1944), organisasi teroris paling dibenci Inggris dan dunia internasional. Teroris yang dulu dikutuk dan dicela, kini dipuja sebagai pahlawan.
Terorisme tak bisa diniscayakan begitu saja bentuk tubuhnya, sidik-jari ideologinya, muasal etos perlawanannya, lalu genderang perang ditabuh guna membinasakannya. Sepanjang kesewenang-wenangan makna dipaksakan pada terma “terorisme” dan “perang atas terorisme”--yang tak henti-henti dikampanyekan--bunuh diri ganda tak akan berakhir. Telinga dunia akan terus mendengar lafal doa dari orang yang memohon keselamatan, tapi pada saat yang sama juga mendengar isak-tangis yang menyeruak dari upacara-upacara pemakaman…


Tuesday, January 05, 2016

Leon Agusta dan Mantra Hukla


Damhuri Muhammad

  


(Versi cetak artikel ini tersiar di harian kompas, Minggu 3 Januari 2016)



Serpihan  kenangan  tentang sebuah peristiwa mungkin sudah tertimbun oleh tarikh dan riwayat baru. Namun, sebuah bunyi yang pernah bergaung dalam peristiwa usang itu bagai tiada pernah kehabisan tenaga guna membangkitkan ingatan lama. Sengaja atau tak, begitu bunyi itu hadir kembali, kesadaran masa kini bagai direnggut untuk mundur jauh ke masa silam. Bila kurang yakin, cobalah putar sebuah lagu lawas yang pernah Tuan dengar bersama kekasih masa lalu yang sudah hilang entah di mana. Demikianlah kedigdayaan bunyi. Ia dapat diredam, tapi mustahil dimusnahkan.         
Bila ada hal-ihwal yang berat untuk dibahasakan, bila kata tidak lagi sanggup menunaikan maksudnya, orang akan bilang: “Biarlah gendang yang menyampaikan.” Yang tak terlunaskan oleh bahasa verbal, biarlah ditunaikan oleh bunyi. Dalam kearifan Minangkabau kerap muncul ungkapan: “Saluang sajalah yang mendendangkannya.”  Risau hati, kecamuk rindu, amarah yang mengendap, kadang-kadang sukar dimaklumatkan dengan perkakas kelisanan. Maka, pilihan akan jatuh pada gedebuk gendang, gesekan rebab, atau dendang saluang, yang dapat mengabadikan bunyi. Ia tidak saja kekal dalam ketajaman, tapi juga setia merawat kenangan.
         “Hukum kekekalan bunyi” ini menjadi bagian penting dari pengembaraan puitik dalam Gendang Pengembara (2012) antologi puisi penghabisan Leon Agusta. Sejumlah sajak dalam buku setebal 235 halaman itu menyuarakan bunyi “Hukla” sebagai syarat-rukun paling mula. Dalam “Kata Pengantar Pada Hukla” (1977), bunyi ganjil itu boleh jadi sebuah isyarat tentang trauma akibat perang saudara (PRRI). Waktu masih kecil/sampai tamat sekolah menengah/aku sangat suka menyanyi/konon kata orang suaraku bagus sekali/kemudian datanglah perang saudara/senapan dan meriam gantikan pantun dan kecapi/aku berhenti menyanyi/aku harus pandai mendengar/kalau bicara mesti berhati-hati/hingga kini aneka perang saudara tak pernah reda/sengketa demi sengketa silih berganti/aku sudah lama tak lagi bisa menyanyi. “Hukla” memang belum tersuarakan dalam kalimat-kalimat itu, tapi judul “Kata Pengantar Hukla” hendak mengarahkan kita pada musabab lahirnya bunyi itu; dari lantunan suara yang tertata dan rapi-irama, menjadi lagu yang kacau-nada, sumbang-suara; Hukla. 
foto: damhuri muhammad

   
            Boleh jadi “hukla” dalam sajak itu tidak hendak ditegakkan sebagai kata sifat, tapi sebagai pertanda yang sumir perihal mentalitas yang rapuh─lagi-lagi akibat trauma perang saudara─hingga subjek yang sedang dibincangnya mudah tergelincir menjadi pribadi berperangai bejat: korupsi. Sudah kusia-siakan suaraku yang indah/yang dikaruniakan Tuhan kepadaku/aku telah korupsi. ya, Tuhan/kini aku ingin bisa menyanyi kembali/bicara bebas dengan suaraku yang indah dan lepas/tapi mungkinkah, aku justru semakin berhati-hati/siapakah pelindungku, bila aku berhenti korupsi/Hukla? Bila tidak trauma akibat perang saudara, tidak pula menjelaskan gelombang dekadensi, agaknya “Hukla” pada sajak itu masih dapat disimak sebagai timbangan yang menyama-berat-kan antara situasi perang saudara yang mengakibatkan tersumbatnya segala mata air bunyi, dengan tertutupnya semua pintu kejujuran akibat kerakusan hendak mengambil segala yang bukan hak.
            Dalam “Hukla Final Pacuan Kuda” (1977), semula bunyi itu dapat disimak sebagai lantang-teriak para petaruh guna menghalau kuda jagoan masing-masing, supaya berlari secepat-cepatnya hingga menjadi kuda pertama yang menginjakkan kaki di garis finish, atau sekadar bunyi lecutan cambuk para joki lantaran hasrat hendak menjadi nomor satu, yang lamat-lamat terdengar sampai ke balkon penonton. Tapi “Hukla” agaknya juga sedang menyembunyikan keresahan bila kuda jagoan pada akhirnya kalah. Ia seperti hendak menggambarkan wajah-wajah tegang karena bayangan kekalahan, yang tentu akan memalukan. Maka, “Hukla” dapat pula menjadi bunyi detak jantung yang kian lama kian kencang, karena rasa takut pada kekalahan.
Tapi, Leon malah menyudahi sajaknya begini; dalam pacuan itu/tak ada pemenang nomor 2/kuda yang dipacu/hanya satu. Riuh gelanggang pacuan senyap seketika. Begitu pula dengan was-was pada kekalahan. Ini menggugurkan semua dugaan yang mungkin tentang makna “Hukla”. Ia yang semula menggambarkan hingar-bingar gelanggang pacuan, tiba-tiba sunyi. Bila hanya ada 1 ekor kuda, mana mungkin ada risau? Mana mungkin ada kelebat lecutan cambuk joki yang terobsesi hendak menjadi nomor satu? Kuda tunggal pastilah menang, bahkan sebelum ia turun ke gelanggang. Sampai di sini, “Hukla” adalah alegori tentang otoritarianisme. Ada isyarat tentang pemujaan, decak-kagum, pengkultusan. Bukan karena kepantasan, tapi karena ketakutan yang terus diproduksi oleh penguasa. Dengan begitu, bunyi “Hukla” ternyata masih mengandung irama yang menakutkan. Di lain waktu, “Hukla” bisa beralih-rupa menjadi arus kemarahan yang sukar dielakkan. Bukankah rasa takut, perasaan terancam, dan pedihnya penghinaan, dapat membangkitkan keberanian yang tak terbendung? Wajah mereka yang selalu takut memang tak indah/wajah mereka yang selalu cemas memang tak bergairah/tapi mereka bisa nekad tiba-tiba/Hukla (“Wajah  Mereka,” 1979).
Nun di pedalaman Sumatra, tersebutlah seorang lelaki pemetik petai rimba bernama Tongkin. Ia dikenal sebagai manusia rimba lantaran lebih kerap tinggal di hutan ketimbang di rumahnya. Ia turun ke kampung bila petai hasil penjatannya sudah cukup untuk dijual, atau bila ada panggilan-panggilan khusus dari tetua kampung lantaran soal-soal genting yang tak beres. Misalnya, ada centeng dari kampung-kampung lain yang memeras petani-petani tembakau. Mereka sukar dilumpuhkan karena rata-rata kebal senjata. Maka, yang sanggup menghadapinya hanya si manusia rimba. Di tangan Tongkin, tak ada orang yang benar-benar tahan-bacok. Tak bisa ditikam dengan lading atau belati, dengan ilalang atau butiran padi ia menghabisinya. Bila tak mempan, tibalah saatnya ia mengerahkan kesaktian paling ampuh. Ia akan meneriakkan sebuah kata yang tak bisa dipahami artinya, di pangkal kuping centeng itu. Seketika si begundal akan menggigil ketakutan, lalu lari sekencang-kencangnya. Selepas itu, dapat dipastikan ia tak akan muncul kembali. Seumur-umur ia tidak akan berani lagi menginjakkan kaki di kampung ini. Begitu Tongkin menegaskan. 
Ini pula yang terjadi pada suatu musim kering, sapi peliharaan orang kampung Tongkin kerap menjadi mangsa kawanan harimau yang turun gunung. Tongkin lagi-lagi memaklumatkan teriakan keramat di mulut rimba pada suatu petang. Huaaaaaaaaaaaaaaa, uwiwua, uwiwua, huaaaa…begitu kira-kira teriakan Tongkin, sebagaimana dikisahkan oleh tetua kampung. Sejak itu, pada musim kemarau paling ganas sekalipun, tiada seekor harimau pun yang berani masuk kampung. Orang-orang percaya, kawanan binatang buas itu tidak saja dibuat ketakutan, tapi juga punah akibat mantra keramat Tongkin. Menakutkan, sekaligus mematikan. “Hukla,” bunyi otentik dalam sajak-sajak Leon, mengingatkan saya pada mantra si manusia rimba. Menusuk-menikam, dan mematikan.
Leon sudah tiada. Ia berpulang pada Kamis (10/12/2015) di usia 77 tahun. Penyair flamboyan, salah satu penandatangan Manifesto Kebudayaan (Manikebu), dan alumni International Writing Program, Iowa City, AS (1975) itu telah pergi, tapi  mantra “Hukla” akan terus menggema di telinga kita. Selamanya…

Wednesday, December 23, 2015

Gendang Kepulangan Leon Agusta


 
Damhuri Muhammad

(versi cetak artikel ini tersiar di harian Padang Ekspres,  Minggu, 13 Desember 2015)


Abang bahagia sebagai penyair?” Itulah pertanyaan penting yang dengan amat hati-hati pernah saya ajukan kepadanya. Ia hanya diam sembari menengadah, menimbang-nimbang sesuatu untuk diungkapkan. Bagi saya, diamnya cukup sebagai jawaban.Di kurun yang begitu sesak oleh kekeruhan yang tak terpermanai ini, rasanya kejernihan hanya dapat dipandang dari balik jendela puisi. Di jaman ketika kemunafikan diperjuangkan mati-matian, dan kejujuran dianggap ketercelaan, tubuh kebenaran hanya bisa disingkapkan oleh puisi. 
Sejak lama sahabat saya itu telah memilih jalan puisi. Ketika fotografer amatir seperti saya dipercayainya untuk membuat foto-profil guna dipasang di sampul belakang buku puisi terkininya Gendang Pengembara (2012), lensa kamera saya menangkap aura bercahaya dari raut mukanya. Ekspresinya dingin, tapi begitu tajam, seperti Charles Bronson. Lembut, tapi sedemikian tangguh, seperti Robert de Niro. Ia bernama Leon Agusta (1938-2015). Kabar duka yang saya terima dari putrinya, Julia Agusta, Kamis (10/12/15), membuat saya tertunduk lama, lalu hanyut dalam kesedihan yang panjang.






Leon Agusta, lahir 5 Agustus 1938 di Maninjau, kota kecil di pinggir danau. Setelah menyelesaikan SGA di Payakumbuh (1956), ia mengajar di SGB Sijunjung, Sumbar. Pada 1957 ia pindah ke Bengkalis (Riau), hingga SGB ditiadakan pada 1961. Selepas itu ia pindah ke Pekanbaru, mengajar di SMP, sampai 1964. Ia berhenti setelah menandatangani Manifesto Kebudayaan (MANIKEBU). Masa itu ia merasa tak nyaman lagi  menjadi pegawai pemerintah. Dengan dakwaan pasal 107 KUHP (pasal yang terkenal dengan hatzaai artikellen), dari 21 Januari hingga 20 Juli 1970, ia menjalani hukuman di penjara Tanah Merah, Pekanbaru. Sejumlah sajak yang ia tulis selama di penjara tersiar di majalah sastra Horison edisi Desember 1970. Selepas peristiwa Malari (1974), ia juga sempat ditahan di Padang.
Leon mengikuti International Writing Program, di Iowa City, Amerika Serikat (1975), Theatre Observer di Festival Teater Internasional di Perancis (1977), peserta Pacific People Theatre Festival di San Jose, California (1978). Ia menyelenggarakan Theatre Workshop di National School of Drama, New Delhi, India (1980). Agustus 1989, ia diundang sebagai peserta Struga International Poetry Reading Festival (Yugoslavia). Desember 1989, ia mengikuti  Marbyd Poetry Festival di Baghdad. Sejak 1986-1990 ia sekretaris eksekutif Dewan Kesenian Jakarta, dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab, Cina, Korea, Polandia, Islandia, Belanda, Inggris, Perancis, dan Macedonia.
Trauma akibat peristiwa PRRI sangat mempengaruhi kepenyairannya. Sejarah resmi menyebut peristiwa itu sebagai pemberontakan PRRI, sementara Leon menyebutnya perang saudara. Dua istilah yang berseberangan. Abang dan ayahnya bagian dari korban perang saudara itu. Perang saudara itu menggoreskan luka dan selalu terbawa di sepanjang hayatnya. Hati yang menjerit terluka dalam puisinya menjelma pekik perjuangan, meski dengan suara yang terdengar ganjil atau tertahan; rasa ngilu dan keperihan yang menyimpan doa. Penyair ini mengalami tekanan keharusan menjaga keselamatan dirinya agar tak menjadi mangsa kekuasaan (selfcensorship). Inilah alas dari sajak-sajak HUKLA, bahasa stylish, trade mark, sekaligus ideolek kepenyairan Leon. Bentuk baru yang otentik; Kata Pengantar pada Hukla, Hukla Final Pacuan Kuda, Hukla Mimpi Tanpa Akhir, Hukla Mengganti Rakyat, Hukla Tangis Anak, Hukla Koran Lisan,  Hukla Pesta di Rumah Edan,
Leon adalah penyair flamboyan yang tersohor. Ia telah melancong ke mana-mana. Mengecap asam-garam pergaulan dengan seniman-seniman kelas dunia. Sejawatnya orang-orang besar, dari pengusaha, teknokrat, hingga mantan presiden. Tapi, kesehariannya jauh dari keriuhan mimbar-mimbar perbincangan sastra, tak terlalu sering tampil di forum-forum diskusi puisi, apalagi muncul membacakan sajak-sajak yang didramatisir dengan tangis pura-pura di layar televisi. Di usia 77 tahun, sahabat saya ini masih mampu bepergian sendiri, menghadiri obrolan-obrolan ringan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Jakarta, dan sesekali bermain catur. Lantaran asma yang dideritanya, setiap bepergian ia selalu menenteng alat pengencer dahak yang sewaktu-waktu diperlukan. Ia tak punya sopir, apalagi mobil pribadi. Tapi, dalam setiap diskusi santai yang sempat saya singgahi, setiap kali Leon berbicara, saya selalu ingin mencatatnya sebagai puisi. Cara ia menggeser posisi duduk, menatap lawan bicara, bahkan caranya mengatur napas tatkala sesaknya kambuh, bagi saya, adalah juga puisi. Mungkin karena ia begitu kokoh bertahan di jalan puisi. Berpegang-terus pada puisi, senantiasa bergelimang puisi. Live in art.
Leon adalah pengembara keras kepala. Dengan mesra kusandang dosa itu/sudah diamanatkan bagiku: mengembara/bagi hasratku yang berjalan jauh/hingga sudah biasa aku berpisah/napas damai dan tidur yang nikmat/khianat diterima tanpa kesumat/kini aku menghempas sendiri/loncat dan terusir dari segala dekapan/setelah amanat diterima:mengembara (Mengembara, 1970). Etos mengembara dalam sajak itu seolah-olah telah menjadi dosa turunan, yang suka atau tak, mesti ditempuh-dijalani. Bagi Leon, mengembara itu selamanya, tak ada sudahnya. Maka, bukan saja cita-cita kepulangan yang mesti ia tiadakan, tapi juga tujuan dari pengembaraan itu sendiri. Akibatnya, Leon harus membebaskan diri dari segala godaan untuk berhenti mengembara. Ia mengamalkan sebuah tarekat guna melupakan gerak langkahnya sebagai petualangan. Orang-orang berkelompok/melupakan nama masing-masing/mereka adalah kafilah/jemaah pengungsi kehilangan tujuan  (“Gendang Pengembara,” 2006)  
Di titik inilah perbedaan antara jalan puisi dan jalan filsafat. Bila tradisi diskursif-spekulatif di medan filsafat senantiasa mengayuh biduk menuju hulu, yang diniscayakan sebagai tempat kebenaran bersemayam, puisi justru menggali lubang-lubang kemungkinan sebanyak-banyaknya, agar pencarian tak berlabuh pada wujud kebenaran yang bulat, dan tak melulu tertumpu pada arche transendental yang tunggal. Filsafat begitu menggebu-gebu hendak menggapai “semesta kepastian,” puisi asyik dan tabah menyingkap pintu-pintu “keserbamungkinan.” Leon menapak di jalan yang kedua. Pengembaraan puitiknya adalah kembara tanpa peta, adalah kelana tanpa muara. 
Bila sungai-sungai bermuara ke lautan/laut manakah muara bagi sungai dalam hatiku/bila burung-burung terbang bebas di cakrawala/manakah cakrawala tempat mengembangkan sayap/bagi rindu yang menggelepar dalam dadaku/bila taman-taman pun juga punya pengasuh/siapakah pengasuh jiwaku yang buncah ini? (“Ya, Kita Menerlukan Seorang Kekasih,” 1967). Tiada muara bagi sungai yang mengalir dalam hati Leon. Tak akan pernah ada cakrawala bagi rindu yang menyala dalam dadanya. Sajak-sajak Leon adalah putra laut tanpa benua, mengembara di seantero lautan, menengadah pada kabut, mencari cahaya gaib, burung-burung di awan gemawan, kembara tanpa tujuan, tanpa peta buat kembali, sebilah panah yang patah tanpa sasaran, hilang tanpa daerah (“Bahan Sebuah Kisah,” 1967).
Kita boleh saja telah menjadi saksi bagi kepulangan sang pengembara pada Kamis petang yang berkabut itu. Tapi dari kejauhan, saya sama sekali tidak melihat Leon pulang. Alih-alih pulang, saya justru melihat Leon masih pergi, dan lagi-lagi  masih pergi. Leon Agusta baru saja memulai sebuah pengembaraan baru, yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selamat jalan, selamat mengembara ke dunia yang jauh, Abangku Sayang…


Saturday, November 28, 2015

Tentang Puisi Mantan Presiden

-->


Damhuri Muhammad





Sejarah puisi adalah sejarah yang pahit. Puisi kerap dicurigai, ruang geraknya dibatasi, tak jarang penyair dimusuhi, bahkan dilenyapkan tiada ampun. Bagi filsuf Plato, penyair tak lebih dari seorang penutur di jalan sesat. Lelaku kepenyairan sekadar peniruan yang tak akurat dari dunia senyatanya. Puisi berlumur dusta ketimbang menyingkap wajah kebenaran. Di belahan Timur, para penyair Arab seperti Zuhair, Trafah,  dan Imrul Qays, dianggap kaum laknat, orang-orang majnun yang bertutur dengan kekuatan sihir, karena itu tak pantas dipercayai. Sejarah kita mencatat sebuah tragedi ketika Hamzah Fansuri (1607-1636) dienyahkan oleh kekuasaan Sultan Iskandar Muda, lantaran syair-syairnya dianggap menyebarkan ajaran tasawuf yang sesat.
Kini, lembaran tarikh puisi yang suram itu telah ditutup. Puisi tak lagi dianggap berbahaya. Di republik ini, selepas tragedi Wiji Thukul (1998),  hampir tak ada lagi penyair yang dimata-matai oleh tentara. Puisi telah disambut ramah di istana negara. Susilo Bambang Yudhoyono, di ujung masa baktinya sebagai presiden RI, bahkan menerbitkan sebuah buku puisi bertajuk Membasuh Hati di Taman Kehidupan  (2014). Diluncurkan di Istana Cipanas, 8 Agustus 2014 lalu, dan dihadiri oleh beberapa penyair yang tak asing lagi dalam peta sastra Indonesia. Penyair Taufik Ismail tampil dengan mata berkaca-kaca, membacakan puisi karya presiden RI ke-6 itu.      
Pandainya kau berdusta/dan bergaya/dalam kata-kata/yang tak pernah ada/Teganya kau bersandiwara/bertopeng sepuluh warna/dan mendongeng seribu cerita/bualan sempurna/Kenapa kau berbohong?/Itulah dirimu yang kosong/terjatuh di kegelapan lorong. Begitu bunyi puisi bertajuk “Dusta” yang menurut catatan di bagian bawahnya; ditulis SBY di Cikeas, 4 Februari 2004. Hanya SBY dan Tuhan yang tahu siapa yang “pandai berdusta” itu. Oleh karena puisi itu ditulis sebelum ia terpilih sebagai presiden periode pertama (Oktober 2004), boleh jadi subyek yang “tega bersandiwara” itu adalah lawan politik, sekadar memotret lelaku hipokrit seorang politisi, atau semacam otokritik untuk dirinya sendiri. Betapapun individu yang “bertopeng sepuluh warna” itu sukar dilacak, nuansa politis yang kental, hipokrasi yang tak malu-malu, dan aroma politik pencitraan, tak bisa lepas dari puisi itu. 
Benar,
 jika aku sibuk melihat orang lain/kapan aku bisa melihat diriku sendiri/yang tidak luput dari kurang dan khilaf/Benar,
 jika orang lain selalu kulihat keburukannya/kapan aku bisa melihat kebaikannya/
yang diriku pun belum tentu punya. Cuplikan puisi “Taman Hati” (2010) ini  lebih terasa sebagai nasihat ke dalam diri, ketimbang himbauan bagi khalayak ramai. Memang, presiden adalah juga manusia, yang tak luput dari salah dan khilaf. Tapi di lingkaran istana, siapa yang berani mengingatkan presiden secara langsung? Maka, lebih baik ia melihat ke dalam, atau setidaknya menyikapi hujatan dari luar pagar istana dengan puisi. Bukan menyangkalnya dengan pidato yang hanya akan menyingkap muka sangar penguasa. 
Antologi Membasuh Hati di Taman Kehidupan merupakan kompilasi dari dua buku puisi yang sudah terbit dalam edisi terbatas sebelumnya, yaitu Taman Kehidupan (2004) dan Membasuh Hati (2010), dengan beberapa penambahan puisi baru. Buku itu dikata-pengantari oleh penyair Mustofa Bisri dan novelis-dramawan terkemuka Putu Wijaya. Keduanya menyikapi puisi-puisi presiden dengan ulasan yang sesederhana puisi-puisi itu sendiri, dan sedapat-dapatnya tidak terjerumus pada kajian, apalagi analisis yang mendalam dan komprehensif. Sebab, pada bagian pengantar penerbit, telah ditegaskan bahwa puisi-puisi itu ditulis SBY dengan bahasa sederhana tanpa pretensi untuk disebut penyair. SBY berbicara tentang kasih sayang dan cinta, tentang perdamaian dan persahabatan, serta liku­liku kehidupan. Dengan begitu, tak perlu pula diperdebatkan, apakah SBY sudah layak disebut penyair atau tidak?
Adapun yang perlu dipertanyakan adalah sejauhmana akibat dari keterlibatan kepala negara di dalam puisi terhadap dunia perpuisian kita yang sedang paceklik. Buku puisi mantan presiden itu terbit bersamaan dengan musim buruk di dunia puisi kita. Dari aspek pasar, sejumlah toko buku menyatakan keberatan menyediakan tempat bagi buku puisi. “Tak punya nilai-jual,” “tak mungkin best-selling,” “hanya menyesaki rak,” begitu dalih mereka. Seorang petugas pencatat kerjasama penjualan konsinyasi pernah bilang; “Berhentilah menerbitkan buku puisi! Lebih baik jualan buku masak-memasak atau buku panduan cara bersolek!” Banyak penerbit yang mengeluh, meski tetap bersetia pada puisi. Banyak yang terpaksa menghentikan produksi, banyak pula yang muncul kembali. Begitulah tarik-ulur minat penerbit terhadap puisi di republik yang telah melahirkan Amir Hamzah, Chairil Anwar, WS Rendra, Sitor Situmorang, dan Sutardji Calzoum Bahcri.
Kedigdayaan pasar yang tegak di atas pemberhalaan pada uang, bukan sekadar merendahkan, tapi sedang membinasakan dunia puisi secara perlahan. Bila dalihnya kelarisan, kecap dan terasi juga barang yang laku di pasaran. Tapi sebagai anak kandung peradaban yang diakui di belahan dunia mana pun, puisi tak selayaknya ditakar semata-mata dengan parameter laku-tak laku, apalagi dengan kalkulasi untung-rugi belaka. Buku laku belum tentu buku bermutu. Tengoklah, deretan karya picisan yang tidak berangkat dari kedalaman pikiran, justru laris bagai martabak terang-bulan, sementara puisi yang didedahkan dengan pencapaian artistik, justru tergeletak, tak tersentuh, lalu berdebu selama berbulan-bulan. Inilah keadaban yang gandrung memuja kedangkalan dan bersuka-ria dengan kepandiran. Tidak ada keharusan bagi kepala negara untuk terlibat secara langsung dalam dunia puisi, kecuali bila kebetulan yang bersangkutan memang menyukai puisi. Adapun yang perlu dipertimbangkan oleh seorang kepala negara adalah mengembalikan marwah dan kehormatan puisi, sebagai anak kandung dari kebudayaan.  
Pada sampul album Tembang untuk Bangsaku (2011), SBY menulis; bila berkomunikasi dengan dasar logika, ukurannya benar-salah, dan berbicara dengan dasar etika, ukurannya baik-buruk. Tapi dengan musik, kita dapat berbagi dengan rasa.” Itu pula yang terjadi ketika ia menapaki bahasa puisi, bahasa rasa, yang melampaui ukuran benar-salah dan baik-buruk. Saatnya hampir tiba/
Pilkada di sebuah kota/Yang Baru menantang Yang Lama/Entah siapa yang bakal berkuasa/Yang Baru harus punya peluru/Obral janji pun tak harus ragu/Fitnah dan fakta bisa jadi satu, kata SBY dalam puisi “Pilkada” (2010). Sinisme pada silang-sengkarut persaingan liar dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah melalui puisi, tak berpretensi menuding atau menyalahkan siapa-siapa. SBY masih tegas berpihak pada Pilkada langsung, meski fraksi Partai Demokrat yang dipimpinnya walk out dari sidang paripurna, hingga pendukung Pilkada langsung kalah suara. Mengingat hak rakyat untuk memilih langsung telah dipenggal, puisi “Pilkada” setidaknya akan menjadi monumen penting tentang peristiwa demokrasi yang pernah ada dan berlangsung penuh hingar-bingar di republik ini. 
Sebagaimana keterlibatan SBY--saat menjadi presiden--di dunia musik, yang diharapkan oleh etnomusikolog Franki Raden sebagai insider yang dapat melakukan “intervensi kreatif” guna mendudukkan posisi dunia musik Indonesia, dan sebagaimana mantan presiden itu telah menunjukkan sedikit perhatian pada dunia puisi,  begitu pula hendaknya presiden yang baru bersikap terhadap dunia seni pada umumnya. Jokowi barangkali tidak perlu menciptakan lagu, meluncurkan album, apalagi menerbitkan antologi puisi, tapi cukup dengan menunjukkan itikad untuk  memartabatkan dunia kesenian di Indonesia, membuat negara menghargainya,  berkontribusi secara terukur dalam iklim kekaryaan, dan memanusiakan para pelakunya…


Thursday, September 17, 2015

Politik Tanpa Urat Malu



Damhuri Muhammad



(versi cetak artikel ini tersiar di harian Padang Ekspres,  Kamis, 17/9/2015)


Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Begitu kearifan lama, yang dalam riuh gelanggang politik masa kini tiada berdengung lagi. “Sekali lancung ke ujian,” yang dapat ditafsirkan dengan “sekali saja berbuat jahat,” bisa menggugurkan kepercayaan orang selamanya, dalam kontestasi politik justru menjadi modal sosial. Kejahatan korupsi misalnya, selalu mengundang perhatian, pelakunya kerap tampil di layar kaca, lalu tersohor seketika. Terkenal atau tercemar bukan soal pokok lagi. Batas antara keduanya bagai lebih tipis dari kulit bawang. Yang pasti, dua kata itu mengandung apa yang hendak direngkuh para politisi dalam persaingan menuju kekuasaan;  popularitas.
            Dalam kenduri demokrasi menjelang Pilkada serentak pada Desember 2015, popularitas sekali lagi menjadi kata kunci dan syarat-rukun paling mula. Tak dapat disangkal, mantan Napi--apalagi Napi kasus korupsi--adalah individu-individu yang raut mukanya akrab dalam ingatan kita (ternama meski tercela), dan tentu punya kesanggupan membiayai ongkos politik yang tinggi. Itu sebabnya Parpol menimbang mereka berpeluang memenangkan Pilkada. Maka, mengharapkan kemampuan leadership yang andal, komitmen pada perubahan, visi-misi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, akan terdengar samar saja dalam perayaan kemasyhuran itu.
            "Kita punya masa lalu. Saat persoalan sudah selesai kita harus berbaik sangka. Kita menghargai orang yang telah tobat," kata fungsionaris partai pengusung Cabup eks-Napi di Kabupaten 50 Kota, Sumbar (www.tempo.co 31/7/2015). Cabup yang sudah resmi terdaftar di KPU itu adalah mantan anggota DPR-RI (2004-2009), terpidana kasus korupsi alih-fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin (Sumsel) menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Parpol biasanya punya ukuran yang diperoleh dari hasil survei internal sebelum mengusung calon. Pertanyaannya, pemilih dari jenis apa yang  menjatuhkan pilihan pada eks-Napi?  “Barangkali itu kerumunan orang-orang malas yang gampang lupa,” begitu sinisme M Rahmat Yananda, penulis buku Branding Tempat; Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas (2014). Kejahatan berat yang pernah menimpa kita mungkin dapat dimaafkan, tapi biasanya sulit dilupakan. Mungkinkah kita begitu tergesa melupakan--sekaligus memaafkan--koruptor yang telah menggerogoti uang rakyat dengan akibat yang terasa sampai ke periuk nasi kita? Ajaibnya, ada yang dengan sadar menaruh kepercayaan kepadanya.            
Calon eks-Napi muncul pula di Manado, Sulawesi Utara. Ia mendaftarkan diri dengan kepala tegak dan segenap kegirangan tim pemandu sorak. Cawalkot itu bebas Maret 2015, setelah menjalani 7 tahun hukuman karena dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi APBD Kota Manado tahun 2006, senilai Rp 64 miliar. Begitu juga di Semarang,  satu dari tiga pasangan Cawalkot yang terdaftar juga mantan Napi korupsi. “Saya terbuka mengenai status hukum saya. Silahkan warga kota Semarang menilainya,” kata sang calon (Kompas, 29/7/15). Sampai di sini, kita patut bertanya, di mana sesungguhnya biang penyakit itu? Undang-undang, partai politik, atau justru menjalar dalam kerumunan pemilih yang tak terdefinisikan?
Putusan Mahkamah Konstitusi 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa mantan narapidana dapat mengikuti Pilkada tanpa menunggu jeda lima tahun setelah menjalani hukuman, memang tak dapat dibantah. Tapi selayaknya orang yang pernah bersalah--sengaja atau tak--dalam kelaziman adab kita, biasanya akan menyingkir ke tepi-tepi, menjauh dalam jarak yang tiada mungkin dijangkau orang banyak, bila perlu melenyapkan diri selamanya. Lebih baik mati berkalang tanah, ketimbang hidup berkeranda malu.
Jangankan karena sebuah kesalahan fatal, hanya lantaran haluan politik yang tak lagi seiring jalan, Bung Hatta melenggang turun dari panggung kekuasaan. Dengan gagah dan berwibawa ia meninggalkan jabatan Wakil Presiden pada 1956. Laku yang sebelumnya juga ditempuh politisi kawakan Natsir. Setelah berselisih paham dengan Soekarno, pada 1951 ia mundur dari jabatan Perdana Menteri. Kedudukan yang sejatinya masih pantas ditempati, namun ia merasa tiada patut lagi mengenggamnya.  Etos  “pantas” dan “patut” bagi Hatta dan Natsir berakibat besar pada kemaslahatan rakyat.
Urat malu politisi masa kini telah direnggut oleh hasrat berkuasa. Kepantasan dan kepatutan menguap dalam ambisi yang tiada kunjung henti. Panggung demokrasi telah membelakang-bulat pada keteladanan warisan para pemimpin masa silam. Bila politik dulu adalah ikhtiar memperjuangkan gagasan demi kepentingan semua orang, politik kini adalah arena balapan mendulang suara dengan cara menjajakan popularitas. Bukan popularitas akibat pencapaian-pencapaian penting, tapi ketersohoran palsu yang dirancang di balik layar, dan dimodali para cukong. Penjahat bisa tampil dalam sosok yang sudah bertobat. Pasang badan sebagai orang yang berpihak pada kepentingan rakyat, dengan kefasihan berbahasa yang didiktekan oleh para konsultan politik. Popularitas boleh jadi menjulang tinggi, tapi kelayakan memimpin berkarat di telapak kaki. “Mereka kami usung karena popular dan berpeluang memenangkan Pilkada,” dalih seorang tokoh partai pengusung Cawalkot eks-Napi di Manado (Kompas 1/8/15).
Pilkada serentak yang diharapkan bakal melahirkan pemimpin-pemimpin bermutu, jauh-jauh hari justru menimbulkan keterkejutan yang juga serentak. Dari 838 pasangan calon yang telah terdaftar dalam Pilkada serentak tahap pertama, tercatat  9 orang mantan Napi, dan semuanya didukung Parpol. Rata-rata mereka adalah bekas Kepala Daerah (kabupaten-kota), anggota DPRD, dan DPR-RI. Artinya, mereka pernah dipercayai, tapi kemudian mengkhianati amanah rakyat. Akan lebih menggemparkan bila nanti ada yang sukses memenangkan Pilkada. Konstitusi, partai politik, dan kita semua--insan pelupa dan pemaaf--adalah kreator dari kepemimpinan yang dekaden itu. Tiga unsur itu pula yang telah berperan penting dalam perhelatan demokrasi level Pilkada dengan produk gagal bernama; politik dinasti. Maka, mengecam apalagi menyesali napas kepemimpinan yang berdenyut tanpa urat malu, bagai membasuh muka saban pagi, dengan air liur sendiri.    
Meneriakkan yel-yel dukungan pada calon-calon Kepala Daerah eks-Napi adalah menegakkan tiang-tiang politik tanpa urat malu. Mendukung keternamaan yang bergelimang ketercelaan seperti melihat masa depan dengan kacamata kuda. Tangan kotor yang berikrar hendak mengemban laku membersihkan, adalah kemustahilan yang terang-benderang. Menobatkan mantan penjahat sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap akal-sehat… 


Damhuri Muhammad
Sastrawan